KPU PROVINSI GORONTALO

Info Grafis

Home / Berita di hargo.co.id / NKRI Mulai Digoyang, HATI Somasi KPU Provinsi Gorontalo

NKRI Mulai Digoyang, HATI Somasi KPU Provinsi Gorontalo

NKRI Mulai Digoyang, HATI Somasi KPU Provinsi Gorontalo

GORONTALO, hargo.co.id – Kendati sudah memasuki tahap kampanye. Perseteruan kandidat Pilgub terkait adminstrasi pencalonan masih juga muncul.

Ini seiring langkah kubu Hana Hasanah-Tonny S. Junus (HATI) yang melayangkan somasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo.

Informasi yang dirangkum Gorontalo Post, somasi yang dilayangkan Rabu (3/1) itu mempersoalkan keputusan KPU Provinsi Gorontalo Surat Keputusan (SK) KPU nomor 14/Kpts/KPU-Prop.027/2016 tentang Penepatan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Gorontalo 2017.

Adapun pokok persoalan yakni menyangkut berkas pencalonan sebagai terpidana yang disampaikan cagub Rusli Habibie.

Yang mana dalam penilaian kubu HATI, berkas sebagai terpidana yang diserahkan adalah petikan putusan Mahkamah Agung RI nomor 248 K/Pid/2016 tertanggal 21 Juli.

“Dokumen yang dimasukkan bukan salinan putusan sebagaimana disyaratkan Pasal 270 KUHAP dan Peraturan KPU nomor 9 tahun 2016 pasal 42 ayat (1) huruf i angka 3,” ungkap Ketua dan Sekretaris Tim Pemenangan HATI Kris Wartabone dan Laode Haimuddin dalam somasi.

Berdasarkan hal itu, kubu HATI meminta agar KPU Provinsi Gorontalo meninjau kembali SK Penetapan pasangan calon Pilgub Gorontalo.

Terkait somasi yang dilayangkan kubu HATI, Komisioner KPU Provinsi Gorontalo Ahmad Abdullah menjelaskan, somasi yang dilayangkan kubu HATI diterima pada Rabu (4/1).

Hanya saja menurut Ahmad, pihknaya bingung atas somasi tersebut. Sebab, bila ingin mengajukan protes dan gugatan atas putusan KPU, prosedurnya melalui Bawaslu Provinsi Gorontalo.

“Keputusan KPU hanya bisa diubah melalui rekomendasi Bawaslu ataupun Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap,” ujarnya.

Menurut Ahmad Abdullah, isi somasi hanya bersifat warning.

“Pada prinsipnya, KPU Provinsi Gorontalo selama ini sudah melakukan seluruh prosedur tahapan Pilgub Gorontalo sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau ada yang mau protes silakan langsung ke Bawaslu sesuai prosedur dan peraturan yang ditetapkan sebelumnya,” tambahnya.

Lebih lanjut Ahmad Abdullah menegaskan, KPU Provinsi Gorontalo sudah melakukan rapat bersama untuk membahas isi somasi. Keputusannya, KPU tetap menerima surat tersebut dan tetap pada hasil keputusan. Yakni tidak akan mengubah keputusan KPU Provinsi.

“Terkecuali ada surat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Gorontalo ataupun putusna pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” tegas Ahmad Abdullah.

Share

Sumber : hargo.co.id

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kontak : (0435) 830 853 - 830 854 ||| ALAMAT : JL. TINALOGA NO. 24 KEC. TILONGKABILA GORONTALO - INDONESIA

>> <<